Wartamelawi.com – Pemerintah Kabupaten Melawi memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) tetap terjaga, khususnya menghadapi kondisi musim kemarau yang berdampak terhadap jalur distribusi.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengendalian Ketersediaan dan Penyaluran BBM di Kabupaten Melawi yang berlangsung di Nanga Pinoh, Senin (7/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Melawi Malin, S.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Drs. Paulus, perwakilan Pertamina, Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana, LO Kodim 1205/Sintang, para pengelola SPBU, serta sejumlah instansi terkait.
Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, mengungkapkan bahwa musim kemarau turut memengaruhi pola distribusi BBM ke wilayah Melawi. Menurunnya debit air membuat pengiriman melalui jalur sungai tidak dapat berjalan secara maksimal, sehingga distribusi harus lebih banyak menggunakan jalur darat yang memiliki keterbatasan kapasitas.
Menurut Paulus, kondisi tersebut perlu segera diantisipasi melalui koordinasi bersama agar pasokan BBM untuk masyarakat tetap tersedia dan aktivitas perekonomian tidak terganggu.
“Rapat ini penting untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan BBM tetap tersedia di Kabupaten Melawi. BBM merupakan kebutuhan pokok yang menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain membahas pasokan, pemerintah daerah juga mencermati keluhan masyarakat mengenai harga Pertalite yang cukup tinggi di tingkat pengecer. Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah daerah, harga BBM jenis tersebut di sejumlah lokasi dilaporkan mencapai sekitar Rp18.000 hingga lebih dari Rp20.000 per liter.
Paulus menjelaskan bahwa penetapan harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap dapat mengambil peran melalui koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta pengawasan terhadap distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat tetap terlindungi.
“Pemerintah perlu hadir untuk memastikan distribusi berjalan dengan baik dan harga di tingkat masyarakat tetap dalam batas kewajaran, sehingga tidak semakin membebani masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, pihak Pertamina turut menyampaikan kondisi distribusi BBM menuju Integrated Terminal Sintang dan Kabupaten Melawi. Jalur sungai yang selama ini menjadi salah satu sarana distribusi belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena kondisi debit air yang mengalami penurunan.
Untuk mengantisipasi keterbatasan tersebut, Pertamina menyiapkan beberapa alternatif pola pengiriman. Salah satunya melalui rencana penyaluran Bio Solar dengan skema direct loading dari Tayan, Kabupaten Sanggau.
Skema tersebut diharapkan dapat mempercepat pergerakan pasokan menuju wilayah timur Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Melawi. Selain memperpendek waktu distribusi, langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi antrean kendaraan maupun angkutan logistik yang membutuhkan pasokan Bio Solar.
Penguatan distribusi juga dilakukan dengan menambah armada mobil tangki. Pertamina turut menyiapkan armada melalui mekanisme spot charter sebagai langkah tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekaligus mempercepat pengiriman BBM ke wilayah yang membutuhkan.
Sementara itu, Wakil Bupati Melawi Malin, S.H., meminta persoalan distribusi BBM akibat musim kemarau tidak hanya ditangani secara situasional. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat dipetakan dan dipersiapkan sejak awal mengingat penurunan debit air merupakan persoalan yang berulang setiap musim kemarau.
“Kita mengapresiasi langkah Pertamina menambah kuota dan memperkuat armada distribusi. Namun, persoalan angkutan saat musim kemarau ini terjadi setiap tahun. Karena itu, perlu disiapkan solusi jangka panjang agar tidak kembali menjadi penyebab terganggunya pasokan BBM,” tegasnya.
Malin juga menyoroti praktik pembelian BBM secara berulang oleh pelangsir, penggunaan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi, serta kendaraan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat umum untuk mendapatkan BBM secara langsung di SPBU.
Ia menyebutkan bahwa persoalan tersebut semakin terasa di sejumlah wilayah pedalaman. Harga BBM yang diterima masyarakat di beberapa lokasi bahkan telah menembus angka di atas Rp20.000 per liter.
Kondisi tersebut, lanjutnya, perlu mendapatkan perhatian serius karena tingginya harga BBM dapat meningkatkan beban masyarakat. Terlebih, situasi tersebut berlangsung ketika Kabupaten Melawi juga menghadapi musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Yang harus kita pastikan adalah BBM yang sudah sampai di SPBU benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak. Jangan sampai kesulitan masyarakat justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan yang tidak wajar,” ujarnya.
Wakil Bupati kemudian meminta tim lintas sektor memperkuat pengawasan dan mengambil langkah penertiban terhadap praktik-praktik yang berpotensi mengganggu distribusi BBM. Namun, ia menekankan bahwa pengawasan di lapangan tetap harus mempertimbangkan kondisi masyarakat di daerah pedalaman yang masih bergantung pada pengecer karena keterbatasan akses menuju SPBU.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Melawi bersama instansi terkait dan pihak berwenang akan membentuk tim satuan tugas untuk memperkuat pengawasan serta melakukan penertiban sesuai aturan yang berlaku.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Melawi berharap kerja sama antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat penegak hukum, pengelola SPBU dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin diperkuat. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan stok, memperlancar distribusi, mencegah penimbunan dan pembelian secara berulang, sekaligus menjaga agar BBM tetap dapat diperoleh masyarakat dengan harga yang wajar. (Bgs).
