Wartamelawi.com – Pemerintah Kabupaten Melawi memperkuat koordinasi dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam menghadapi potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi bersama perusahaan HGU yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Posko Karhutla BPBD Kabupaten Melawi, Senin (7/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri langsung Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, didampingi Wakil Bupati Melawi Malin, serta Daniel Kepala BPBD Kabupaten Melawi bersama Tim Satgas Penanganan Karhutla.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan seluruh pihak, khususnya perusahaan yang memiliki wilayah usaha di Kabupaten Melawi, dalam menghadapi periode rawan Karhutla.
Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa menegaskan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan dan komitmen bersama. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan perusahaan dan seluruh elemen yang memiliki peran di lapangan.
“Karhutla merupakan persoalan yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Pemerintah daerah, perusahaan, TNI, Polri, BPBD, Satgas Karhutla hingga masyarakat harus memiliki komitmen yang sama untuk melakukan pencegahan dan penanganan secara cepat,” ujar Bupati Melawi.
Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas sebelum kebakaran meluas. Karena itu, perusahaan pemegang HGU diminta memastikan kesiapan personel, peralatan serta mekanisme respons cepat apabila ditemukan titik api di wilayah kerja maupun kawasan sekitarnya.
“Kita tidak boleh menunggu sampai api membesar. Deteksi dini, pemantauan dan respons cepat harus menjadi perhatian bersama. Ketika ada indikasi kebakaran, segera dilakukan langkah penanganan agar tidak berkembang dan meluas,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya komunikasi antara perusahaan dengan Posko Karhutla dan Tim Satgas Penanganan Karhutla Kabupaten Melawi. Informasi terkait munculnya titik api maupun kondisi di lapangan diharapkan dapat segera disampaikan sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara terpadu.
“Koordinasi harus terus berjalan. Jangan sampai ada keterlambatan informasi ketika terjadi kebakaran. Kita ingin setiap kejadian bisa segera diketahui dan ditangani bersama-sama,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Melawi Malin turut menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan seluruh pihak menghadapi potensi Karhutla. Menurutnya, upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan melakukan penanganan setelah kebakaran meluas.
“Pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama. Perusahaan harus memastikan wilayahnya dalam kondisi terpantau dan memiliki kesiapan untuk melakukan tindakan apabila terjadi kebakaran,” ujar Malin.
Kepala BPBD Kabupaten Melawi bersama Tim Satgas Penanganan Karhutla juga terus memantapkan kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan. Sinergi dengan perusahaan pemegang HGU dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengawasan wilayah, memperkuat sistem deteksi dini serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana pemadaman.
Selain itu, koordinasi lintas sektor juga diharapkan semakin solid sehingga proses pencegahan, pemantauan, pemadaman dan pendinginan dapat dilakukan secara cepat, terpadu dan efektif.
Bupati Melawi berharap hasil koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan. Komitmen perusahaan, menurutnya, tidak hanya diperlukan saat terjadi kebakaran, tetapi juga dalam menjaga wilayah masing-masing agar potensi munculnya titik api dapat ditekan sejak awal.
“Yang kita harapkan bukan hanya rapat dan koordinasi, tetapi ada tindakan nyata di lapangan. Semua pihak harus bergerak sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Dengan sinergi yang kuat, kita optimistis Karhutla di Kabupaten Melawi dapat dicegah dan ditangani dengan lebih baik,” pungkas Bupati.
Pemerintah Kabupaten Melawi menegaskan bahwa perlindungan terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan pemegang HGU, aparat, Satgas Karhutla dan masyarakat akan terus diperkuat dalam menghadapi ancaman Karhutla Tahun 2026. (Bgs).
