Wartamelawi.com – Pemerintah Kabupaten Melawi terus mematangkan perencanaan pembangunan kawasan perkotaan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Nanga Pinoh. Upaya tersebut dibahas dalam Konsultasi Publik I Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR yang dilaksanakan pada Selasa (27/10/2026).
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi, Dr. P.R. Benirobin, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi.
Dalam sambutannya, Benirobin menegaskan bahwa Nanga Pinoh memiliki kedudukan strategis dalam mendukung perkembangan Kabupaten Melawi. Selain sebagai pusat pemerintahan kabupaten, kawasan ini juga menjadi simpul aktivitas perdagangan, jasa, pergerakan masyarakat, serta pelayanan publik di wilayah Hulu Kapuas.
Menurutnya, posisi tersebut perlu didukung dengan perencanaan tata ruang yang komprehensif agar perkembangan kawasan perkotaan dapat berlangsung secara teratur dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. RDTR juga diperlukan sebagai pedoman dalam mengarahkan pemanfaatan ruang sekaligus memberikan kepastian hukum bagi berbagai aktivitas pembangunan.
Keberadaan dokumen RDTR turut menjadi faktor penting dalam pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), terutama dalam mendukung proses perizinan berusaha dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan adanya perencanaan yang jelas, pemanfaatan ruang diharapkan lebih terkendali sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan arah kebijakan daerah.
Dalam proses penyusunannya, RDTR Kawasan Perkotaan Nanga Pinoh mencakup wilayah seluas 4.829,97 hektare yang meliputi 12 desa. Cakupan tersebut memerlukan kajian menyeluruh terhadap potensi wilayah, kebutuhan pembangunan, kondisi lingkungan, serta berbagai tantangan yang dapat memengaruhi perkembangan kawasan pada masa mendatang.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kondisi geografis Nanga Pinoh yang berada di kawasan pertemuan Sungai Melawi dan Sungai Pinoh. Karakteristik tersebut menjadikan mitigasi risiko banjir dan pengendalian dampak lingkungan sebagai bagian penting yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan tata ruang.
Karena itu, penyusunan RDTR tidak hanya berorientasi pada pengembangan kawasan permukiman, kegiatan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan aspek keselamatan serta keberlanjutan lingkungan. Integrasi pengurangan risiko bencana dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan sehingga kawasan perkotaan dapat berkembang secara lebih aman dan tangguh.
Konsultasi publik ini juga menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan, saran, serta data pendukung yang relevan. Partisipasi berbagai pihak dinilai penting agar dokumen yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis dan regulasi, tetapi juga sesuai dengan kondisi nyata di lapangan serta aspirasi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Melawi turut menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, tim penyusun, dan seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam proses penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Nanga Pinoh.
Melalui tahapan perencanaan ini, Pemkab Melawi berharap tersedianya dokumen RDTR yang berkualitas dapat menjadi landasan bagi pembangunan perkotaan yang lebih terarah, meningkatkan daya tarik investasi, serta mendorong pemanfaatan ruang secara tertib dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, pengembangan Nanga Pinoh ke depan diharapkan tidak hanya memperkuat perannya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Melawi, tetapi juga mewujudkan kawasan perkotaan yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. (Bgs).
Sumber : Humas Diskominfo Melawi
