Wartamelawi.com – Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa membuka secara resmi Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Melawi dalam rangka kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor BPN Kabupaten Melawi, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran secara virtual, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, para kepala perangkat daerah terkait, anggota GTRA Kabupaten Melawi.
Dalam sambutannya, Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa menegaskan bahwa Rapat Koordinasi GTRA merupakan forum strategis untuk membahas berbagai isu penting terkait pelaksanaan reforma agraria, mulai dari penataan asset, penataan akses, hingga penyelesaian konflik agraria serta evaluasi pelaksanaan reforma agraria di daerah.
“Reforma agraria bukan sekadar persoalan legalisasi aset melalui sertifikasi tanah, tetapi juga bagaimana menciptakan pemerataan akses ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan yang berkeadilan,” ujar Bupati.
Lebih lanjut Bupati menjelaskan, pelaksanaan reforma agraria telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Program tersebut juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya cita keenam, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.
Bupati berharap Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Melawi mampu mengakselerasi penataan aset dan penataan akses, sekaligus memperkuat kebijakan reforma agraria sebagai wadah pengembangan potensi daerah menuju reforma agraria yang berkelanjutan. Ia juga mengajak seluruh instansi dan lembaga yang tergabung dalam GTRA untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi agar manfaat reforma agraria benar-benar dirasakan masyarakat.
“Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, saya berharap reforma agraria dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi fondasi pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, Bagus Ariyadi, S.E menyampaikan bahwa GTRA merupakan tim ad hoc yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 dan memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan reforma agraria lintas sektor di daerah. Reforma agraria tidak hanya berfokus pada legalisasi aset, tetapi juga penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, pembukaan akses pasar, dan berbagai program peningkatan kesejahteraan lainnya.
Pada Rakor GTRA Tahun 2026, tema yang diusung adalah “Kolaborasi Peran GTRA Kabupaten Melawi dan Badan Bank Tanah dalam Mendukung Program Redistribusi Tanah di Atas Hak Pengelolaan Bank Tanah untuk Mewujudkan Reforma Agraria yang Berkelanjutan.” Tema tersebut menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan redistribusi tanah dan pencapaian keadilan pertanahan.
Dalam kesempatan itu juga dipaparkan capaian pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Melawi. Hingga tahun 2026, program redistribusi tanah telah mencakup sekitar 26.858 bidang tanah, sementara melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah diterbitkan 42.135 bidang tanah. Selain itu, program penataan akses sejak tahun 2022 telah menjangkau sekitar 1.400 kepala keluarga di 18 desa melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun komitmen bersama seluruh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria untuk memperkuat koordinasi, mempercepat pelaksanaan redistribusi tanah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta memastikan program reforma agraria di Kabupaten Melawi berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Bgs).
