Wamelawi.com – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (DPW APRI) Kalimantan Barat resmi terbentuk. Kehadiran organisasi ini menjadi tonggak awal dalam upaya membina, merekrut, dan menyosialisasikan pentingnya tambang legal dan bertanggung jawab kepada ribuan penambang yang selama ini masih beroperasi secara ilegal di wilayah Kalbar.
Sekretaris Jenderal DPW APRI Kalimantan Barat, Semiun, menegaskan bahwa pembentukan struktur organisasi di daerah ini merupakan bagian dari strategi nasional APRI dalam membangun kekuatan penambang rakyat yang bersatu dan berdayaguna.
“Tujuan utama kami di Kalbar adalah menyatukan para penambang rakyat, khususnya yang selama ini belum mendapatkan akses legal, agar mereka bisa bekerja dengan aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Ini langkah awal untuk memperjuangkan hak mereka secara konstitusional,” ujar Semiun, Selasa (6/5/2025).
Menurut Semiun, Kalimantan Barat adalah salah satu daerah yang memiliki potensi tambang rakyat yang besar, namun banyak penambang masih bekerja dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum. DPW APRI Kalbar hadir untuk menjadi jembatan menuju legalitas dan pengelolaan tambang yang lebih bertanggung jawab.
“Kami akan melakukan sosialisasi langsung ke lapangan, menjangkau para penambang ilegal untuk mengajak mereka bergabung dalam wadah resmi APRI. Kami akan edukasi mereka mengenai pentingnya tambang yang legal, aman, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Semiun menjelaskan bahwa sektor tambang rakyat adalah sumber penghidupan bagi jutaan orang di Indonesia, termasuk di Kalbar. Dengan rata-rata tanggungan tiga orang per penambang, kegiatan ini menyentuh kehidupan masyarakat dalam skala besar.
“Dalam konteks Kalimantan Barat, kami ingin agar potensi ini tidak lagi menjadi masalah hukum, melainkan menjadi sumber ekonomi yang sah dan berkontribusi bagi daerah dan negara,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tambang rakyat yang legal akan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha, membuka peluang kerja lebih luas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar tambang.
“Kami berharap, melalui pendekatan yang inklusif dan edukatif, semakin banyak penambang ilegal yang sadar dan bersedia bergabung untuk membangun tambang rakyat yang legal dan bertanggung jawab,” pungkas Semiun.
DPW APRI Kalimantan Barat dalam waktu dekat akan memulai rangkaian kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendataan penambang rakyat di berbagai kabupaten/kota di wilayah Kalbar sebagai langkah konkret mewujudkan pertambangan rakyat yang bermartabat. (Bgs).
