Wartamelawi.com – Ketua Koperasi Usaha Bersama Palma, M. Ridwan Saidy, memberikan klarifikasi terkait pernyataan salah seorang tokoh adat Desa Kerangan Purun yang juga merupakan anggota Koperasi Usaha Bersama yang mengaku sudah tidak percaya terhadap koperasi dalam pengelolaan kebun plasma. Pada saat pertemuan dengan manajemen PT Palma Adinusa Lestari (PT PAL), Kamis (13/8/2026). Pertemuan yang berlangsung di Kantor PT PAL tersebut membahas berbagai persoalan terkait pengelolaan kebun plasma, pembagian hasil, harga Tandan Buah Segar (TBS), hingga pengawasan di lapangan.
Ridwan menegaskan, pihak koperasi tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari anggota maupun masyarakat. Namun, ia menilai pernyataan tersebut perlu diluruskan agar persoalan yang sebenarnya tidak menjadi bias di tengah anggota petani plasma.
Menurut Ridwan, sebelumnya seorang tokoh adat tersebut beberapa kali mengajukan diri untuk mengisi sejumlah posisi di lingkungan koperasi. Namun, beberapa permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena adanya pertimbangan dan kebutuhan organisasi.
“Perlu kami luruskan. Yang bersangkutan sebelumnya beberapa kali mengajukan dirinya untuk posisi tertentu di koperasi. Ketika permintaan tersebut tidak dipenuhi, jangan kemudian koperasi yang menjadi sasaran dan dikatakan tidak transparan atau tidak bisa dipercaya,” kata M. Ridwan Saidy. Jumat (14/08/2026).
Ridwan menjelaskan, salah satu permintaan yang pernah disampaikan adalah meminta honor sebagai pengurus koperasi. Namun, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena koperasi telah memberikan honor kepada Dewan Adat Kecamatan.
“Beliau pernah meminta honor sebagai pengurus. Itu tidak kami tanggapi karena koperasi sudah memberikan honor untuk Dewan Adat Kecamatan. Jadi ada pertimbangan organisasi yang harus kami jalankan,” jelasnya.
Selain itu, kata Ridwan, yang bersangkutan juga pernah meminta posisi sebagai Humas koperasi. Namun, permintaan tersebut tidak dapat diberikan karena tugas Humas menurutnya tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian persoalan di lapangan, tetapi juga membutuhkan kemampuan administrasi dan pengelolaan laporan.
“Beliau juga pernah meminta menjadi Humas. Kami tidak menanggapi permintaan itu karena posisi Humas bukan hanya menyelesaikan masalah di lapangan. Ada pekerjaan administrasi dan pembuatan laporan yang membutuhkan kemampuan komputer,” ujarnya.
Ridwan juga mengungkapkan bahwa tokoh adat tersebut pernah mengajukan diri untuk mengisi posisi SSL sebagai pengganti Pak Arkan. Namun, permintaan tersebut kembali tidak dapat dipenuhi oleh koperasi.
“Beliau juga pernah meminta menjadi SSL untuk menggantikan Pak Arkan. Itu juga tidak kami tanggapi. Kami mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan siapa yang ditempatkan pada posisi tertentu,” ungkap Ridwan.
Ia menilai, adanya keinginan untuk mendapatkan posisi tertentu di lingkungan koperasi tidak seharusnya kemudian menjadi dasar untuk menilai seluruh kinerja koperasi.
“Kalau ingin bekerja, tentu kami lihat kebutuhan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Jangan sampai karena keinginan untuk mendapatkan posisi tertentu tidak terpenuhi, kemudian ujung-ujungnya koperasi yang menjadi sasaran,” tegasnya.
Pembayaran Plasma Tetap Dilakukan Setiap Triwulan
Terkait persoalan pembagian hasil plasma, Ridwan juga membantah jika koperasi disebut tidak melakukan pembayaran kepada petani plasma. Ia menegaskan, pembayaran hasil plasma tetap dilakukan setiap triwulan sesuai dengan mekanisme yang berjalan selama ini.
“Koperasi dan perusahaan setiap triwulan tetap melakukan pembayaran hasil plasma. Jadi bukan tidak dibayar. Memang pada triwulan kedua tahun 2026 ini hasilnya sedikit menurun,” katanya.
Ridwan menyebut penurunan hasil pada triwulan kedua 2026 merupakan kondisi yang perlu dilihat berdasarkan perhitungan produksi dan kondisi kebun pada periode tersebut. Menurutnya, pada triwulan-triwulan sebelumnya pembagian hasil masih relatif baik dan berjalan aman.
“Memang kebetulan pada triwulan kedua tahun 2026 ini hasilnya sedikit menurun. Tetapi kalau melihat triwulan-triwulan sebelumnya, hasilnya lumayan dan relatif aman. Jadi jangan hanya melihat satu periode kemudian seolah-olah seluruh pengelolaan koperasi bermasalah,” jelasnya.
Menurut Ridwan, koperasi tidak menutup diri terhadap evaluasi terkait pengelolaan kebun plasma. Masukan mengenai panen, pemupukan, perawatan kebun, pengangkutan TBS, harga jual maupun pembagian hasil akan menjadi bahan evaluasi bersama dengan pihak perusahaan.
“Kami tidak anti kritik. Kalau ada kekurangan dalam pengelolaan kebun, silakan disampaikan dan kita evaluasi bersama. Kami juga ingin hasil plasma meningkat karena itu menyangkut kesejahteraan seluruh anggota,” ujarnya.
Ia berharap perbedaan pendapat yang muncul tidak berkembang menjadi persoalan yang memecah hubungan antara koperasi, perusahaan dan anggota petani plasma.
“Kita semua punya kepentingan yang sama, yaitu bagaimana kebun plasma ini dikelola dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal kepada petani. Karena itu, mari kita lihat persoalan berdasarkan data dan fakta, bukan karena kepentingan pribadi atau keinginan terhadap suatu posisi yang tidak terpenuhi,” pungkas Ridwan Saidy. (Bgs).
