Wartamelawi.com – Reforma Agraria terus menjadi prioritas pemerintah untuk menciptakan keadilan dan mengatasi ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Dalam upaya ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, Muhammad Mathori, menghadiri Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, Senin (25/11).
Reforma Agraria sendiri merupakan langkah penting dalam menata ulang kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah agar lebih adil. Salah satu instrumen utama dalam kebijakan ini adalah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yaitu tanah yang diredistribusi atau dilegalisasi untuk masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat, Andi Tenri Abeng, dalam sambutannya memaparkan pencapaian Gugus Tugas Reforma Agraria sepanjang 2024. “Tahun ini, GTRA Kalbar berhasil menyelesaikan 100% target legalisasi aset, dengan sekitar 152 ribu sertipikat tanah yang diterbitkan melalui PTSL dan redistribusi tanah. Ini merupakan bukti nyata komitmen kita dalam mendukung Reforma Agraria,” ujar Andi.
Ia juga menambahkan bahwa target untuk tahun 2025 telah ditetapkan. “Di tahun depan, kami akan menyelesaikan sekitar 140 ribu legalisasi aset tanah masyarakat. Tentu saja, hal ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan semua pihak terkait agar target ini dapat tercapai dengan baik,” lanjutnya.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, Muhammad Mathori, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung program ini di tingkat kabupaten. “Kami di Kantor Pertanahan Melawi berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Reforma Agraria. Langkah ini bukan hanya soal mendistribusikan tanah, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat kecil,” tegas Mathori.
Reforma Agraria diharapkan dapat mengatasi masalah ketimpangan penguasaan tanah, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, dan menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah strategis demi mewujudkan target Reforma Agraria di tahun mendatang. (Bgs).
