Wartamelawi.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada 14 pemerintah daerah di Kalimantan Barat, Senin (25/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tersebut dihadiri para kepala daerah dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Penyerahan LHP dilakukan langsung oleh Kepala BPK Kalbar, Sri Haryati.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut diberikan karena laporan keuangan dinilai telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, memiliki pengungkapan yang memadai, serta didukung sistem pengendalian intern yang baik tanpa temuan material.
Bupati Kubu Raya, Sujiwo yang mewakili kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK Kalbar atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai profesional, independen, objektif, dan penuh integritas.
Menurut Sujiwo, laporan hasil pemeriksaan bukan sekadar dokumen formal tahunan, melainkan menjadi instrumen penting untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
“Bagi kami, hasil pemeriksaan BPK adalah cermin untuk melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya sebatas penyusunan laporan keuangan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana anggaran direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara tepat demi kepentingan masyarakat.
Sujiwo juga menyampaikan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah agar semakin efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuan besarnya adalah bagaimana keuangan daerah digunakan secara benar, patuh, efektif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa bersama Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa turut menghadiri kegiatan penyerahan LHP LKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 tersebut.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Melawi kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, DPRD, serta tim pengelola keuangan daerah yang telah bekerja keras dalam penyusunan laporan keuangan sehingga Kabupaten Melawi kembali memperoleh opini WTP dari BPK.
“Alhamdulillah, opini WTP yang kembali diraih Kabupaten Melawi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan bentuk komitmen kami dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” ujar Dadi.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Melawi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran daerah agar semakin efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi tanggung jawab bagi kami untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Melalui momentum penyerahan LHP tersebut, pemerintah daerah di Kalimantan Barat diharapkan terus memperkuat sinergi dengan BPK guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik, profesional, dan berintegritas. (Bgs).
