Wartamelawi.com – Di tengah kondisi kemarau dan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Melawi, persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), kembali menjadi perhatian serius.
Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.IP, meminta pihak Pertamina menambah kuota penyaluran BBM untuk Kabupaten Melawi. Menurutnya, keterbatasan pasokan tidak hanya menyulitkan masyarakat mendapatkan BBM, tetapi juga berdampak terhadap harga di tingkat pengecer.
Hendegi menyebut, harga Pertalite di tingkat pengecer, khususnya di wilayah dalam Kota Nanga Pinoh, saat ini mencapai sekitar Rp17 ribu per liter. Kondisi tersebut dinilai sangat membebani masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari.
“Kami meminta kepada Pertamina untuk menambah kuota BBM bagi Kabupaten Melawi. Kondisi kelangkaan ini sangat dirasakan masyarakat. Bahkan harga di tingkat pengecer, khususnya di dalam Kota Nanga Pinoh, bisa Pertalite mencapai Rp17 ribu per liter,” ujar Hendegi. Sabtu (05/09/2026).
Menurutnya, persoalan ketersediaan BBM harus menjadi perhatian bersama karena kebutuhan masyarakat terhadap BBM tetap tinggi. Terlebih, di tengah kondisi kemarau dan Karhutla, mobilitas masyarakat maupun petugas di lapangan membutuhkan dukungan ketersediaan BBM yang memadai.
Hendegi juga meminta kepada seluruh pengelola SPBU di Kabupaten Melawi agar melakukan pengaturan antrean secara tertib. Ia berharap kendaraan umum dan kendaraan milik masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM dapat menjadi prioritas dalam pelayanan.
“Kami juga meminta SPBU dapat mengatur para pengantri. Kendaraan umum dan kendaraan masyarakat yang memang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari hendaknya lebih diutamakan. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkan BBM,” tegasnya.
Selain persoalan kuota dan antrean, Ketua DPRD Melawi tersebut meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi BBM baik di SPBU maupun di tingkat pengecer.
Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan BBM bersubsidi tersebut benar-benar tersalurkan kepada masyarakat sesuai ketentuan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi kelangkaan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak wajar.
“Kami meminta APH ikut memantau langsung setiap SPBU maupun di tingkat pengecer. Pengawasan harus dilakukan dari hulu sampai ke tingkat pengecer, sehingga distribusi BBM dapat berjalan dengan baik dan masyarakat tidak dirugikan,” katanya.
DPRD Melawi, lanjut Hendegi, juga memberikan dukungan terhadap imbauan Bupati Melawi agar harga BBM di tingkat pengecer tidak dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan.
Ia berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga agar kondisi kelangkaan BBM tidak semakin membebani masyarakat.
“DPRD Melawi sangat mendukung imbauan Bupati Melawi agar harga BBM di tingkat pengecer tidak melebihi HET yang sudah ditentukan. Kita berharap aturan tersebut dapat dipatuhi dan masyarakat tidak semakin terbebani akibat kondisi kelangkaan ini,” ungkap Hendegi.
Di sisi lain, Hendegi mengimbau masyarakat agar tidak panik atau melakukan panic buying dengan membeli BBM secara berlebihan. Ia meminta masyarakat menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan dan mengatur penggunaan kendaraan selama kondisi pasokan belum sepenuhnya normal.
“Kami berharap masyarakat tidak panik dan tidak melakukan panic buying. Sesuaikan saja dengan keperluan. Kalau penggunaan kendaraan memang tidak terlalu diperlukan, bisa disesuaikan. Yang penting kita sama-sama menjaga agar kebutuhan BBM tetap bisa terpenuhi secara merata,” pungkasnya.
Hendegi berharap koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, SPBU, APH dan masyarakat dapat semakin diperkuat untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM di Kabupaten Melawi.
Apalagi, kondisi kemarau dan Karhutla yang masih menjadi perhatian membutuhkan kelancaran mobilitas masyarakat maupun petugas di lapangan. Karena itu, penambahan kuota BBM dan pengawasan distribusi dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat Melawi. (Bgs).
