Wartamelawi.com – Pemerintah Kabupaten Melawi memastikan perlindungan kesehatan masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya risiko kesehatan yang ditimbulkan akibat paparan asap.
Hal tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten Melawi dalam jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Melawi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026.
Jawaban pemerintah daerah tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, saat membacakan sambutan Bupati Melawi dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Melawi, Rabu (9/9/2026).
Dalam penyampaiannya, Paulus menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Melawi melalui Dinas Kesehatan telah menyiapkan berbagai dukungan pelayanan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh karhutla dan paparan asap.
“Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan telah menyiapkan berbagai dukungan pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi dampak karhutla terhadap masyarakat,” ujar Paulus.
Menurutnya, kesiapan tersebut mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan, masker, posko kesehatan hingga rumah oksigen yang disiapkan di seluruh kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan apabila kondisi udara memburuk akibat asap karhutla.
Selain menyiapkan sarana pendukung, kondisi kesehatan masyarakat juga terus dipantau oleh jajaran kesehatan. Pemantauan dilakukan untuk mendeteksi sedini mungkin adanya peningkatan kasus penyakit yang berhubungan dengan paparan asap maupun kondisi lingkungan selama musim karhutla.
“Pemantauan terhadap kondisi kesehatan masyarakat terus dilakukan, terutama terhadap potensi peningkatan penyakit yang berkaitan dengan paparan asap seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare,” jelasnya.
Paparan asap karhutla menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Gangguan pernapasan, batuk, iritasi mata dan berbagai keluhan kesehatan lainnya berpotensi muncul ketika masyarakat terpapar asap dalam waktu yang cukup lama.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong kesiapan fasilitas kesehatan sekaligus mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama kualitas udara terdampak asap. Masyarakat juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara tidak sehat serta menggunakan masker sebagai salah satu upaya perlindungan diri.
Paulus menegaskan, penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api dan pencegahan meluasnya kebakaran, tetapi juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, termasuk aspek kesehatan.
Dalam rapat paripurna tersebut, Pemerintah Kabupaten Melawi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, pertanyaan, kritik, saran, dukungan dan berbagai masukan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Seluruh pandangan yang disampaikan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan anggaran agar semakin efektif, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Paulus.
Jawaban pemerintah daerah tersebut diberikan atas pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Gerindra-PKS, serta Fraksi Persatuan Bangsa.
Pemerintah Kabupaten Melawi berharap proses pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat semakin memperkuat program-program prioritas daerah, termasuk dukungan terhadap sektor kesehatan dan penanganan dampak karhutla. Dengan dukungan anggaran dan sinergi antara pemerintah daerah bersama DPRD, pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap berjalan optimal di tengah berbagai tantangan yang dihadapi daerah. (Bgs).
