Wartamelawi.com – Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa menghadiri pertemuan penting dalam rangka kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Kalimantan Barat, yang diselenggarakan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (07/05/25).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Komisi II DPR RI terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pemanfaatan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di wilayah Kalimantan Barat.
Acara dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat, Ketua dan anggota DPRD Provinsi, jajaran Sekretariat Daerah Provinsi, pimpinan instansi vertikal, serta kepala OPD dan direktur BUMD dan BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kunjungan ini bersifat spesifik dan bertujuan untuk menggali informasi serta mendengar langsung tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap pendapatan daerah.
“Kami ingin mendengarkan secara langsung dari daerah. Syukur-syukur jika ada permasalahan yang bisa langsung kami ambil keputusan saat ini juga,” ujar Aria Bima. Ia menegaskan pentingnya penguatan BUMD dan BLUD sebagai tulang punggung fiskal daerah. “BUMD dan BLUD harus diperkuat, dikelola secara profesional agar benar-benar menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Komisi II juga menyoroti pentingnya pemetaan potensi kekayaan alam Kalimantan Barat seperti bauksit, emas, batu bara, dan kelapa sawit serta peran strategis BUMD dalam pengelolaannya.
“Kami tadi tanyakan, bumi Kalbar ini kaya, tapi apakah BUMD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota sudah dilibatkan dalam sektor-sektor strategis ini?” kata Aria. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu aktif memetakan potensi ini untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan juga menyentuh isu strategis terkait perpanjangan HGU, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Aria Bima menegaskan pentingnya alokasi plasma sebesar 20 persen untuk masyarakat lokal dalam setiap proses perpanjangan HGU.
“HGU yang habis masa berlakunya harus dilihat kembali. Plasmanya harus 20 persen, dan ini perlu dikawal bersama antara BPN, kementerian terkait, serta kepala daerah agar hak-hak masyarakat tidak diabaikan,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan agar masyarakat Kalimantan Barat tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri. “Kita tidak ingin rakyat hanya menyaksikan, tetapi harus ikut memiliki dan menikmati hasil dari kekayaan daerahnya,” tutup Aria.
Bupati Melawi menyambut baik langkah Komisi II DPR RI yang secara langsung mendengarkan aspirasi daerah. Menurutnya, persoalan terkait HGU dan optimalisasi BUMD juga menjadi perhatian serius di Kabupaten Melawi.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini, karena membuka ruang bagi kami di daerah untuk menyampaikan langsung tantangan dan potensi yang kami hadapi,” ujar Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Melawi terus berupaya mendorong penguatan BUMD sebagai salah satu pilar kemandirian fiskal daerah. “Melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas manajemen, kami berharap BUMD bisa menjadi penggerak ekonomi lokal yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Terkait pengelolaan lahan dan HGU, Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPN, dan kementerian terkait agar keberadaan usaha besar tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat lokal.
“Pemerintah daerah berkepentingan agar masyarakat memperoleh manfaat yang adil dari pemanfaatan sumber daya alam, khususnya melalui kebijakan plasma dan keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan ekonomi,” tegas Dadi.
Kehadiran Bupati Melawi dalam pertemuan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk aktif berkontribusi dalam memperkuat sinergi pusat-daerah, sekaligus membuka peluang optimalisasi aset dan potensi daerah untuk kemajuan masyarakat Melawi dan Kalimantan Barat secara keseluruhan. (Bgs).
