Wartamelawi.com – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama musim kemarau mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Melawi. Penguatan kesiapsiagaan hingga tingkat desa terus dilakukan agar setiap potensi kebakaran dapat direspons sedini mungkin sebelum berkembang menjadi lebih luas.
Upaya tersebut kembali dilakukan Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, melalui monitoring dan sosialisasi pencegahan serta penanganan Karhutla bersama Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI di Kecamatan Pinoh Selatan, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan di Pinoh Selatan merupakan lanjutan dari agenda serupa yang sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Ella Hilir dan Menukung. Monitoring tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Melawi untuk memastikan kesiapan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan dan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah kecamatan dan desa didorong memperkuat sistem deteksi dini. Setiap indikasi munculnya titik api diharapkan segera diinformasikan kepada unsur terkait sehingga tindakan awal dapat dilakukan tanpa menunggu kebakaran meluas.
Camat Pinoh Selatan, H. Siswanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa kondisi geografis wilayah menjadi salah satu tantangan dalam penanganan Karhutla. Jarak antardesa, kondisi akses menuju lokasi kebakaran, keterbatasan peralatan serta ketersediaan sumber air menjadi sejumlah faktor yang harus diperhitungkan dalam operasi pemadaman.
Untuk mengantisipasi berbagai kendala tersebut, pemerintah kecamatan terus membangun koordinasi bersama pemerintah desa, TNI-Polri, tenaga kesehatan, masyarakat peduli api dan unsur lainnya.
Pemerintah desa juga telah diminta meningkatkan pengawasan terhadap wilayah masing-masing, terutama kawasan yang memiliki potensi lebih tinggi mengalami kebakaran saat kondisi cuaca kering.
Siswanto menegaskan bahwa persoalan Karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja. Keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat sangat diperlukan karena mereka merupakan unsur yang berada paling dekat dengan lokasi serta dapat mengetahui lebih cepat ketika terjadi indikasi kebakaran.
Sementara itu, Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa meminta seluruh pihak mengutamakan pencegahan. Menurutnya, keterlambatan mengambil tindakan dapat membuat api semakin sulit dikendalikan, terutama ketika kondisi lahan kering dan sumber air mulai terbatas.
“Jangan menunggu api menjadi besar baru kita bergerak. Begitu ada titik api, segera lakukan langkah awal, laporkan dan koordinasikan dengan seluruh unsur terkait,” tegas Bupati.
Bupati secara khusus meminta camat dan kepala desa di Kecamatan Pinoh Selatan meningkatkan kesiapan di wilayah masing-masing. Salah satu langkah yang perlu segera dilakukan adalah memastikan keberadaan Satgas Karhutla hingga tingkat desa dengan melibatkan perangkat desa, masyarakat, relawan serta unsur TNI-Polri.
Menurutnya, Satgas desa harus memiliki pola kerja yang jelas. Bukan hanya personel yang disiapkan, tetapi juga pembagian tugas, jalur komunikasi dan pelaporan, daftar anggota yang dapat dikerahkan, serta data mengenai kawasan rawan kebakaran dan sumber air.
“Saya minta pemerintah desa bersama masyarakat membangun kesiapsiagaan. Kenali wilayah yang rawan, petakan sumber air dan siapkan orang-orang yang dapat segera bergerak apabila terjadi kebakaran,” ujarnya.
Selain kesiapan personel, Bupati menilai masyarakat juga perlu mengambil langkah pencegahan dari tingkat aktivitas sehari-hari. Ia mengimbau agar kegiatan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar untuk sementara ditunda selama kondisi kemarau masih berlangsung.
Menurutnya, imbauan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat aktivitas masyarakat dalam mengelola lahan. Penundaan diperlukan karena kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah menjalar dan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar.
Penguatan sarana pemadam juga menjadi perhatian Bupati. Pemerintah desa diminta mulai mempersiapkan pengadaan peralatan pemadam dalam penyusunan anggaran tahun 2027. Sementara bagi desa yang masih memiliki ruang anggaran dan memungkinkan melakukan penyesuaian, pengadaan peralatan dasar untuk penanganan Karhutla diminta menjadi salah satu prioritas.
Bupati menilai keberadaan peralatan di tingkat desa sangat penting karena jarak menuju lokasi kejadian dan kondisi medan sering kali menjadi hambatan ketika petugas harus menunggu bantuan dari luar wilayah.
Ia menyebut keterbatasan alat, akses menuju titik kebakaran dan minimnya sumber air sebagai beberapa persoalan yang kerap dihadapi ketika proses pemadaman berlangsung.
“Walaupun personel yang turun banyak, tanpa didukung peralatan yang memadai, penanganannya tidak akan efektif. Pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI wilayah Kabupaten Melawi, Brigjen TNI (Mar) Tri Haryanto, menekankan pentingnya membangun sistem penanganan yang terintegrasi.
Menurutnya, upaya menghadapi Karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat, memetakan daerah rawan, melaksanakan patroli, memantau perkembangan cuaca hingga memastikan kesiapan personel dan perlengkapan.
Ia menilai pemerintah desa mempunyai posisi penting dalam strategi pencegahan. Aparat desa dinilai lebih memahami kondisi wilayahnya, termasuk akses menuju kawasan tertentu, karakter masyarakat serta keberadaan sumber air yang dapat dimanfaatkan ketika terjadi kebakaran.
Selain membentuk Satgas Karhutla, desa juga perlu memiliki mekanisme komunikasi dan pelaporan yang mudah dipahami seluruh unsur. Informasi mengenai titik api harus disampaikan sesegera mungkin agar pengerahan personel maupun peralatan dapat dilakukan sebelum kondisi semakin parah.
Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI mengingatkan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh hanya muncul ketika musim kemarau tiba. Penyiapan personel dan peralatan, patroli, sosialisasi serta pemetaan kawasan rawan harus menjadi bagian dari kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus.
“Pencegahan merupakan langkah yang paling penting. Apabila semua unsur bergerak sejak awal dan masyarakat memiliki kesadaran yang sama, risiko kebakaran besar dapat ditekan,” ungkap perwakilan Tim Mabes TNI.
Sementara itu, Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana menyatakan kesiapan Polri untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur lainnya dalam mencegah serta menangani Karhutla.
Menurutnya, langkah pencegahan akan tetap dikedepankan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi. Namun, apabila ditemukan tindakan yang memenuhi unsur pelanggaran atau dilakukan secara sengaja, kepolisian juga akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum.
Kompol Aang mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan api, khususnya ketika melakukan kegiatan pembersihan maupun pembukaan lahan. Dalam kondisi kering, api yang semula kecil dapat dengan cepat menjalar apabila disertai angin.
“Mari bersama-sama menjaga wilayah kita. Jangan melakukan pembakaran sembarangan dan segera laporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin,” imbaunya.
Ia juga meminta masyarakat maupun pemerintah desa tidak menunda penyampaian informasi apabila menemukan potensi kebakaran. Laporan dapat disampaikan melalui Bhabinkamtibmas, Babinsa, pemerintah kecamatan, BPBD maupun unsur lain yang memiliki kewenangan dalam penanganan Karhutla.
Kecepatan informasi menjadi faktor penting agar personel dan peralatan dapat segera diarahkan menuju lokasi sebelum api meluas.
Monitoring dan sosialisasi di Kecamatan Pinoh Selatan diharapkan dapat memperkuat kesamaan langkah seluruh unsur dalam menghadapi ancaman Karhutla. Pemerintah kecamatan dan desa diharapkan segera menindaklanjuti arahan tersebut melalui penguatan Satgas, pemetaan daerah rawan, identifikasi sumber air, patroli serta peningkatan edukasi kepada masyarakat.
Sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, masyarakat, dunia usaha dan seluruh unsur terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanganan Karhutla yang cepat dan efektif. Dengan kesiapan yang dimulai dari tingkat desa, potensi kebakaran diharapkan dapat dikendalikan sejak awal sehingga tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar. (Bgs).
