Wartamelawi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi melalui kuasa hukumnya resmi melaporkan peristiwa penayangan konten pornografi pada videotron milik pemerintah daerah ke Polres Melawi. Laporan tersebut dibuat sebagai langkah hukum untuk mengungkap penyebab munculnya tayangan tidak pantas yang sempat menjadi perhatian publik.
Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Melawi, Khairul Atma, mengatakan laporan polisi telah disampaikan secara resmi pada hari ini. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti peristiwa yang dinilai telah merugikan nama baik Pemkab Melawi.
“Hari ini kami selaku pengacara Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi telah membuat laporan polisi secara resmi di Polres Melawi terkait beredarnya video pornografi yang sempat tayang pada videotron milik Pemerintah Kabupaten Melawi,” ujar Khairul Atma usai membuat laporan polisi. Jumat (31/07/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah berharap aparat kepolisian dapat segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab insiden tersebut, termasuk memastikan apakah peristiwa itu terjadi akibat kelalaian dalam pengelolaan sistem atau adanya dugaan akses ilegal terhadap perangkat videotron.
“Kami berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti perkara yang kami laporkan ini. Kejadian ini sangat merugikan Pemerintah Kabupaten Melawi. Kami belum mengetahui apakah peristiwa ini terjadi karena human error dalam pengelolaan videotron atau memang benar sistemnya diretas. Semua itu kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan,” katanya.
Khairul menilai kasus tersebut telah menjadi perhatian luas karena videonya beredar di berbagai platform media sosial hingga menjadi konsumsi publik, bahkan menarik perhatian masyarakat di tingkat nasional.
“Peristiwa ini sudah menjadi konsumsi publik, bukan hanya di Kabupaten Melawi tetapi juga secara nasional. Tentu kondisi ini berdampak terhadap citra Pemerintah Kabupaten Melawi sehingga perlu ada kepastian hukum mengenai penyebab sebenarnya,” ungkapnya.
Sebagai kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Melawi, Khairul menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga kasus tersebut menemukan titik terang.
“Kami ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Melawi untuk membuat laporan ini. Harapan kami, melalui proses hukum yang sedang berjalan, masyarakat dapat segera memperoleh jawaban atas permasalahan ini dan perkara ini dapat segera menemukan titik terang. Kami sebagai kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Melawi akan terus memantau, mengawal, dan melakukan tindak lanjut terhadap perkembangan penanganan perkara ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Melawi juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden tersebut serta melakukan pengamanan terhadap sistem videotron sambil berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang. Kini, proses penanganan kasus tersebut sepenuhnya diserahkan kepada aparat kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. (Bgs).
