Wartamelawi.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Melawi mendapat perhatian serius dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI). Tim Satgas Karhutla Mabes TNI yang dipimpin Brigjen TNI Luqman Arief, S.I.P., M.I.P., turun langsung ke Kabupaten Melawi untuk memperkuat sinergitas pencegahan dan penanganan Karhutla.
Kehadiran Tim Mabes TNI tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan Karhutla di Kalimantan Barat mendapat perhatian serius dan menjadi bagian dari agenda penanganan pada tingkat nasional. Pada Jumat (28/8/2026), Tim Satgas Karhutla Mabes TNI menggelar Rapat Koordinasi Sinergitas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Aula Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi.
Rapat tersebut mempertemukan unsur Pemerintah Kabupaten Melawi, TNI, Polri, BPBD, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan serta berbagai unsur lainnya untuk menyatukan langkah menghadapi ancaman Karhutla.
Brigjen TNI Luqman Arif menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak dapat hanya mengandalkan upaya pemadaman ketika api telah membesar. Menurutnya, strategi penanganan harus diperkuat sejak tahap pencegahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Penanganan Karhutla tidak bisa lagi sekadar memadamkan api saat kemarau datang. Harus ada intervensi dari hulu ke hilir, yang menyentuh akar tradisi masyarakat sekaligus menuntut komitmen tegas dari perusahaan-perusahaan besar di wilayah ini,” ungkap Brigjen TNI Luqman Arif.
Menurut Luqman, pendekatan tersebut harus dilakukan melalui penyuluhan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, desa hingga masyarakat di pelosok. Edukasi menjadi penting agar masyarakat memahami risiko pembukaan lahan dan mampu menerapkan langkah-langkah yang aman serta terkendali.
Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan aturan dengan kearifan lokal masyarakat, khususnya dalam aktivitas pembukaan lahan. Pendekatan yang dilakukan harus tetap mengedepankan ketentuan hukum sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara membuka lahan secara aman dan tidak menyebabkan api merambat.
Dalam pelaksanaannya, koordinasi dengan aparatur desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga dinilai penting. Sistem pelaporan dan pengawasan secara gotong royong diperlukan agar apabila muncul api dapat segera diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Selain masyarakat, perhatian juga diarahkan kepada perusahaan yang memiliki wilayah konsesi di Kabupaten Melawi. Penanganan Karhutla dinilai harus melibatkan seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap wilayahnya masing-masing.
Tim Mabes TNI mendorong agar aspek pencegahan, pengawasan dan tanggung jawab korporasi diperkuat. Dalam penanganan Karhutla, prinsip penegakan aturan harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh terjadi tebang pilih terhadap pihak yang terbukti lalai atau membiarkan wilayahnya terbakar.
Salah satu langkah teknis yang turut didorong adalah pembangunan sekat wilayah atau buffer zone untuk mencegah api merambat dari satu kawasan ke kawasan lainnya.
“Pihak korporasilah yang berkewajiban melakukan pembuatan sekat wilayah. Ini berupa pembuatan parit lebar atau jarak kosong (buffer zone) yang memisahkan area konsesi mereka dengan lahan masyarakat,” tegas Brigjen Luqman.
Menurutnya, keberadaan sekat wilayah dapat menjadi salah satu upaya mitigasi untuk menghambat penyebaran api apabila terjadi kebakaran di sekitar kawasan masyarakat maupun wilayah konsesi perusahaan.
Sementara itu, Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, S.Pd., M.A.P., menyambut baik kedatangan Tim Satgas Karhutla Mabes TNI. Ia menyebut kehadiran tim tersebut memberikan penguatan bagi Pemerintah Kabupaten Melawi dalam membangun koordinasi penanganan Karhutla.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Melawi, saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Ketua Tim Mabes TNI, Bapak Brigjen TNI Luqman Arif beserta seluruh anggota yang telah hadir di Kabupaten Melawi,” kata Dadi.
Menurutnya, Karhutla merupakan persoalan serius karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, perekonomian, transportasi, pendidikan hingga kehidupan sosial.
“Pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi keagamaan, kemasyarakatan, komunitas, insan pers hingga seluruh lapisan masyarakat harus bergerak bersama,” tegasnya.
Bupati meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Melawi, khususnya BPBD dan perangkat daerah terkait, meningkatkan koordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat pemantauan dan deteksi dini, memastikan kesiapsiagaan personel serta sarana dan prasarana, meningkatkan koordinasi sampai tingkat kecamatan dan desa, serta memperluas edukasi kepada masyarakat.
“Kita harus mengedepankan langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini. Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak. Ketika ditemukan titik api atau indikasi kebakaran, harus segera dilakukan pengecekan secara cepat, tepat dan terkoordinasi,” ujarnya.
Dadi juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat yang mengetahui adanya kebakaran atau menemukan titik api diminta segera melaporkannya kepada pemerintah desa, kecamatan, BPBD, TNI, Polri maupun petugas terdekat.
“Jangan menganggap persoalan Karhutla sebagai persoalan pemerintah semata. Menjaga Melawi dari ancaman kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Bupati meyakini, dengan sinergitas yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan dan pihak korporasi, upaya pencegahan Karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif tersebut juga menjadi bagian penting dari strategi pencegahan yang didorong Tim Mabes TNI di Kabupaten Melawi.
“Melawi adalah rumah kita bersama. Menjaga hutan, lahan, lingkungan dan keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkas Dadi.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Melawi Malin, S.H., Dandim 1205/Sintang Letkol Arm Anggit Wijaksono, S.I.P., M.I.P., M.O.S., Kapolres Melawi AKBP Askhabul Kahfi, S.I.K., Danyon TP 534/VD Martinus U. L. Borosi, S.S.T.HAN., S.I.P., Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Drs. Paulus, para asisten Sekda, staf ahli Bupati, seluruh kepala perangkat daerah, para camat, kapolsek, danramil, Ketua DAD Kabupaten Melawi, pejabat utama Polres Melawi serta pimpinan organisasi kemasyarakatan.
Kegiatan diawali laporan kondisi terkini Karhutla di Kabupaten Melawi, sambutan Ketua Tim Mabes TNI, sambutan Bupati Melawi, sesi tanya jawab dan ditutup dengan foto bersama.
Kehadiran Tim Satgas Karhutla Mabes TNI di Kabupaten Melawi diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan mengubah pola penanganan Karhutla dari sekadar pemadaman menjadi strategi terpadu yang mengutamakan pencegahan, edukasi, deteksi dini, pengawasan, kesiapsiagaan dan sinergitas seluruh elemen. (Bgs).
