Wartamelawi.com – Pemerintah Kabupaten Melawi terus memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sekitar wilayah operasional PT Rafi Kamajaya Abadi (PT RKA). Upaya tersebut ditandai dengan monitoring langsung yang dilakukan Wakil Bupati Melawi, Malin, S.H., pada Selasa, 8 September 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Malin turun ke lapangan bersama Ketua Tim Satgas Karhutla Mabes TNI Brigjen TNI Luqman Arief. Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Melawi Hendegi Januardi Usfa Yursa, Wakil Ketua DPRD Matius Rindau, jajaran Komisi III DPRD Melawi, Kepala BPN Kabupaten Melawi, unsur TNI dan Polri, pemerintah kecamatan, para kepala desa, perwakilan masyarakat, serta manajemen PT RKA.
Setelah meninjau kondisi di lapangan, rombongan melaksanakan rapat koordinasi di kawasan pabrik kelapa sawit PT RKA. Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pengendalian kebakaran, mencegah api menjangkau permukiman, mengantisipasi gangguan kesehatan akibat asap, hingga membicarakan kondisi lahan perkebunan masyarakat yang ikut terdampak.
Wakil Bupati Melawi menegaskan bahwa persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Menurutnya, diperlukan keterlibatan aktif pemerintah, aparat, perusahaan dan masyarakat agar upaya pemadaman dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Penanganan karhutla harus menjadi perhatian kita bersama. Perusahaan juga harus mengambil peran dalam membantu pemerintah dan masyarakat, terutama desa-desa yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan,” ujar Malin.
Selain penanganan api, Malin meminta persoalan masyarakat yang lahannya terdampak kebakaran ditangani secara hati-hati dan proporsional. Pemerintah daerah, kata dia, tidak menginginkan situasi karhutla justru memunculkan persoalan baru berupa gesekan antara masyarakat dengan pihak perusahaan.
“Kami tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi bentrokan antara masyarakat dan PT RKA. Kita tidak boleh mendahului proses dengan menyatakan siapa yang bersalah. Namun, masyarakat yang terdampak harus mendapatkan solusi,” tegasnya.
Malin juga menyoroti kebutuhan peralatan pemadaman di tingkat desa. Berdasarkan kondisi di lapangan, sebagian masyarakat dan kepala desa masih harus melakukan pemadaman dengan cara manual karena terbatasnya sarana yang tersedia.
Karena itu, ia meminta dukungan peralatan disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan agar bantuan yang diberikan benar-benar dapat digunakan untuk memperkuat upaya pemadaman.
“Kalau mesin yang disiapkan hanya satu, menurut saya belum cukup menjadi solusi. Penanganan harus dilakukan dengan serius, terukur, dan melibatkan seluruh unsur yang memiliki kemampuan serta sumber daya,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Satgas Karhutla Mabes TNI Brigjen TNI Luqman Arief meminta seluruh pihak mengutamakan penghentian laju kebakaran. Menurutnya, kecepatan bertindak menjadi faktor penting untuk mencegah api semakin meluas, terlebih apabila titik kebakaran mulai mendekati kawasan permukiman warga.
Ia juga mendorong PT RKA agar mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk membantu masyarakat dan pemerintah. Dukungan tersebut antara lain berupa pengerahan personel, peralatan pemadaman, hingga penggunaan alat berat untuk membuat parit isolasi atau sekat bakar di lokasi yang dinilai rawan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, manajemen PT RKA menyatakan kesiapannya mendukung penanganan darurat dengan menyalurkan sarana pemadaman kepada 10 desa yang terdampak karhutla.
Bantuan yang disiapkan mencakup mesin pompa air, selang, perlengkapan pemadaman, serta tandon maupun terpal yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pengawasan dari unsur TNI, Polri dan pemerintah kecamatan.
Desa Laman Bukit, Kecamatan Belimbing, ditetapkan sebagai lokasi penerima bantuan tahap awal. Selanjutnya, bantuan akan didistribusikan kepada sembilan desa lainnya sesuai kondisi dan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Penanganan dampak karhutla juga mencakup aspek kesehatan. Perusahaan diarahkan untuk turut memberikan dukungan berupa pemeriksaan kesehatan, penyediaan obat-obatan, masker dan vitamin bagi masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan akibat paparan asap kebakaran.
Sementara terhadap lahan perkebunan masyarakat yang terbakar, Wakil Bupati meminta agar dilakukan pendataan secara menyeluruh dan dilanjutkan dengan proses verifikasi. Ia menegaskan bahwa penentuan penyebab kebakaran, pihak yang bertanggung jawab, serta besaran kerugian tidak dapat dilakukan secara sepihak.
Seluruh aspek tersebut, menurutnya, harus berdasarkan hasil investigasi dan mekanisme resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pihak PT RKA menyatakan siap mendukung proses pendataan dan investigasi yang dilakukan pemerintah. Perusahaan juga menyampaikan komitmen untuk membantu penanganan karhutla sekaligus menghormati setiap tahapan proses hukum yang berjalan.
Wakil Bupati Melawi berharap seluruh pihak dapat menjaga komunikasi dan koordinasi selama proses penanganan berlangsung. Dalam situasi tanggap darurat, perhatian utama harus diarahkan pada upaya memadamkan api, melindungi warga dan permukiman, menjaga kesehatan masyarakat, serta memastikan kebutuhan warga terdampak dapat ditangani.
“Pemerintah daerah akan terus memonitor perkembangan di lapangan. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Sedangkan mengenai tanggung jawab dan kerugian, semuanya akan diproses melalui mekanisme resmi berdasarkan hasil pendataan dan investigasi,” pungkas Malin. (Bgs).
