BeritaEkonomiKalbarPontianakWarta Melawi

DPW APKASINDO Kalbar Gelar Workshop Pengendalian Ganoderma dan Kumbang Tanduk, Dirangkai Pelantikan Pengurus Periode 2024–2029

140
×

DPW APKASINDO Kalbar Gelar Workshop Pengendalian Ganoderma dan Kumbang Tanduk, Dirangkai Pelantikan Pengurus Periode 2024–2029

Sebarkan artikel ini

Wartamelawi.com, Pontianak – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW APKASINDO) Provinsi Kalimantan Barat menggelar workshop bertema “Pemberdayaan Petani Sawit dalam Pengendalian Ganoderma dan Kumbang Tanduk untuk Keberlanjutan Perkebunan Sawit” di Ruang Konferensi 5 Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura Pontianak, Sabtu (23/5/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPW APKASINDO Kalbar periode 2024–2029.

Workshop ini diikuti sekitar 150 petani sawit dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai pengendalian penyakit Ganoderma dan hama kumbang tanduk yang selama ini menjadi ancaman serius bagi produktivitas kebun sawit rakyat.

Ketua DPW APKASINDO Kalimantan Barat, Indra Rustandi, SM., C.APO mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas petani sawit dalam menghadapi persoalan hama dan penyakit tanaman.

“Kegiatan hari ini bertujuan menambah wawasan dan ilmu para petani terkait penanganan penyakit Ganoderma dan hama kumbang tanduk pada kelapa sawit. Untuk itu, kami mengundang sekitar 150 petani dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Menurut Indra, kondisi perkebunan rakyat saat ini masih menghadapi tantangan besar, terutama minimnya akses informasi teknis di tingkat petani. Ia menyebut banyak petani masih mengandalkan informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.

“Teman-teman petani selama ini lebih banyak mendapatkan informasi hanya dari katanya-katanya saja. Jadi, untuk persoalan penyakit seperti Ganoderma maupun hama lainnya, masih banyak petani yang belum benar-benar memahami cara penanganannya,” katanya.

Ia menjelaskan, luas perkebunan sawit rakyat di Kalimantan Barat saat ini mencapai lebih dari 88 ribu hektare, dengan jumlah anggota APKASINDO Kalbar yang telah terdata sekitar 5.000 petani.

Sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman penyakit dan hama tanaman, APKASINDO menghadirkan sejumlah perusahaan dan lembaga penelitian untuk berbagi ilmu kepada para petani.

“Karena itu, ilmu-ilmu terkait pengendalian dan penanganan hama maupun penyakit akan dibagikan langsung oleh para ahli dan perusahaan yang berkompeten. Nanti ada teman-teman dari PT Masaro, PT KHS, dan PT PPKS yang akan berbagi pengetahuan untuk menambah wawasan petani,” jelasnya.

Dalam workshop tersebut, peserta mendapatkan materi mulai dari luasan perkebunan rakyat yang terdampak Ganoderma dan kumbang tanduk, dukungan BPDP bagi petani sawit, pengendalian hama dan penyakit, hingga praktik pembuatan obat untuk Ganoderma dan kumbang tanduk.

Selain itu, kegiatan juga menghadirkan sesi mengenai dasar ilmiah dan strategi pengendalian terpadu berbasis penelitian, perlindungan hukum bagi petani sawit, hingga sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan petani dalam menjaga kondusivitas kawasan perkebunan.

Indra menambahkan, inovasi teknologi di sektor perkebunan sawit terus berkembang setiap tahun, baik dalam bidang pemupukan maupun pengendalian hama dan penyakit tanaman.

“Teknologi untuk perbaikan pupuk maupun pengendalian hama sebenarnya terus berkembang. Mudah-mudahan ke depan semakin canggih dan semakin banyak teknologi baru yang bisa membantu petani meningkatkan hasil kebun mereka,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPP APKASINDO, Dr. Gulat ME Manurung, MP., C.APO., C.IMA menekankan pentingnya persatuan seluruh pelaku industri sawit nasional untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

“Kalau sendiri-sendiri, kita ini tidak kompak dan harga bisa diputarbalikkan. Tetapi kalau kita bersatu dalam BSI dan membuat satu harga CPO Indonesia, semua pihak akan diuntungkan. Ketika harga CPO naik, maka harga TBS petani juga ikut terdongkrak,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah saat ini tengah berupaya memperbaiki tata kelola industri sawit agar manfaat ekonominya semakin besar bagi negara dan masyarakat.

“Hari ini devisa negara dari sawit baru sekitar Rp400 triliun. Seharusnya bisa mencapai Rp3.000 triliun. Jika itu terjadi, nilai rupiah akan semakin kuat karena pembeli luar negeri harus menukarkan dolar mereka ke rupiah untuk membeli sawit Indonesia,” katanya.

Terkait keberadaan PKS tanpa kebun, Gulat menilai hal tersebut tidak perlu lagi diperdebatkan karena memiliki peran penting bagi petani sawit swadaya.

“PKS tanpa kebun adalah masa depan petani sawit swadaya, khususnya yang mengelola sekitar 6,3 juta hektare lahan. Sementara PKS inti plasma menjadi tempat petani plasma menjual hasil panen yang luasnya sekitar 500 ribu hektare,” jelasnya.

Ia menyebut komposisi petani sawit nasional saat ini didominasi petani swadaya yang mencapai 93 persen, sementara petani plasma hanya sekitar 7 persen.

“Karena itu kami mengajak seluruh stakeholder sawit, baik PKS inti plasma maupun PKS tanpa kebun, untuk bergandengan tangan dan tidak saling menyikut,” tegasnya.

Menurutnya, konflik antar pelaku industri sawit hanya akan merusak citra sawit Indonesia di mata publik dan dunia internasional.

“Ini membuat citra sawit Indonesia ribut. Kenapa kita tidak bersatu saja, tetapi malah saling sikut-menyikut. Padahal itu juga bisa melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha dan antimonopoli,” ujarnya.

Khusus untuk Kalimantan Barat, Gulat mengingatkan bahwa daerah tersebut merupakan provinsi dengan luas perkebunan sawit terbesar kedua di Indonesia setelah Riau.

“Kalbar harus bangga dan harus setara. Jangan hanya sekadar memanen, mengekspor, atau menjual CPO, tetapi harus ada nilai tambah yang tinggal di daerah,” katanya.

Ia juga mendorong penguatan sumber daya manusia di sektor sawit melalui dunia pendidikan. Menurutnya, Universitas Tanjungpura memiliki potensi besar menjadi mitra pengembangan SDM sawit di Kalimantan.

“Saya sudah menyampaikan kepada BPDP agar tahun depan UNTAN menjadi mitra SDM BPDP. Kampus ini besar dan menjadi tempat anak-anak kami menimba ilmu. Dengan adanya UNTAN sebagai mitra, anak-anak Kalimantan akan lebih mudah kuliah di sini,” ucapnya.

Di tengah penurunan harga TBS, ia meminta para petani tetap tenang dan melakukan evaluasi terhadap tata kelola kebun masing-masing.

“Harga TBS terbaik setelah Riau itu Kalbar. Kalau hari ini turun, sabar. Evaluasi kebun, cek SOP kerja, dan buang hal-hal yang tidak efisien. Memang pupuk mahal, tetapi itu juga dipengaruhi kondisi global, termasuk perang di Iran,” jelasnya.

Gulat optimistis harga sawit akan kembali meningkat seiring penerapan program B50 mulai 1 Juli mendatang.

“B50 akan menyerap sekitar 20 juta ton CPO. Artinya, 30 persen produksi nasional akan diblending dengan solar. Secara hukum ekonomi, kalau supply tetap dan demand meningkat, maka harga pasti naik,” katanya.

Ia pun meminta seluruh pihak mendukung kebijakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola industri sawit nasional.

“Berikan kesempatan kepada Presiden, Danantara, dan seluruh kementerian untuk menata tata kelola ini sebaik-baiknya. Percayalah, ini justru akan meningkatkan harga TBS petani,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Gulat membantah isu bahwa pembentukan DSI atau Danantara Sumber Daya akan melemahkan BPDPKS.

“Itu salah. Justru BPDPKS akan semakin kuat karena dana yang masuk dari pungutan ekspor akan lebih besar, dan mudah-mudahan program beasiswa juga semakin meningkat,” pungkasnya. (Amd/Bgs).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250 Example 728x250 Example 728x250