Wartamelawi.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, terus menunjukkan perkembangan yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan rekapitulasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Melawi, hingga 14 Agustus 2026 total luas lahan yang terdampak Karhutla telah mencapai 1.344,75 hektare.
Rekapitulasi tersebut mencatat sedikitnya 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan sejak Januari hingga 14 Agustus 2026. Kebakaran tersebar di sejumlah kecamatan dan desa, dengan luasan mulai dari 0,05 hektare hingga ratusan hektare.
Kondisi tersebut semakin terlihat pada akhir Juli hingga Agustus. Pada 31 Juli, misalnya, Karhutla di Desa Pelempai Jaya, Kecamatan Ella Hilir, tercatat mencapai 150 hektare. Kemudian pada 4 Agustus, kebakaran di Desa Nusa Kenyikap, Kecamatan Belimbing, mencapai 135 hektare.
Sehari setelahnya, BPBD kembali mencatat kebakaran di Desa Tebing Karangan, Kecamatan Nanga Pinoh, seluas 55 hektare dan Desa Batu Ampar, Kecamatan Belimbing, seluas 7 hektare. Pada 7 Agustus, kebakaran dengan luasan cukup besar terjadi di sejumlah wilayah, yakni Desa Nanga Kayan 150 hektare, Desa Kebebu 100 hektare, serta Desa Beloyang, Kecamatan Belimbing Hulu, mencapai 200 hektare.
Karhutla masih berlanjut pada 11 hingga 13 Agustus. Di Desa Nanga Kayan, Kecamatan Nanga Pinoh, luas kebakaran tercatat 155 hektare pada 11 Agustus. Sementara pada 13 Agustus, kebakaran di lokasi yang sama kembali tercatat dengan luas 165 hektare. Pada tanggal yang sama, BPBD juga mencatat kebakaran di Desa Pemuar Bukit Matok seluas 12 hektare, Desa Batu Nanta 70 hektare, serta Desa Kelakik 0,6 hektare.
Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Melawi terus mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk melakukan penanganan Karhutla. Namun, luasnya wilayah terdampak, keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi medan, serta ancaman kekeringan membuat kebutuhan penanganan di lapangan semakin besar.
Kepala BPBD Kabupaten Melawi, Dr. Daniel, S.P., M.M., melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Kabid KL), Rahmad Mauludin, mengatakan pemerintah daerah telah berupaya maksimal mengatasi Karhutla. Namun, menurutnya, dukungan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat dibutuhkan untuk memperkuat kemampuan daerah.
“Pemerintah daerah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah Karhutla di Kabupaten Melawi. Namun, apabila dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB terlambat, tentu penanganan Karhutla dan ancaman kekeringan di Kabupaten Melawi akan sulit dilakukan secara cepat,” ujar Rahmad. Sabtu (15/08/2026).
Menurut Rahmad, tantangan penanganan semakin berat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, sementara pada saat yang sama cakupan wilayah yang harus ditangani cukup luas dan membutuhkan dukungan operasional yang tidak sedikit.
“Di tengah efisiensi anggaran, pemerintah daerah harus berjuang dengan kemampuan yang ada untuk menangani bencana Karhutla dan ancaman kekeringan ini. Karena itu, kami sangat berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan agar penanganan di lapangan bisa lebih cepat dan maksimal,” katanya.
Rahmad menjelaskan, salah satu kebutuhan mendesak adalah dukungan peralatan pemadaman dan kendaraan operasional yang mampu menjangkau titik-titik kebakaran dengan medan sulit. Sebagian lokasi Karhutla berada cukup jauh dari pusat kabupaten, sementara ketersediaan sumber air di sejumlah titik juga terbatas.
“BPBD Melawi berharap pemerintah pusat melalui BNPB dapat memberikan dukungan berupa peralatan dan kendaraan operasional untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan. Luasnya Karhutla yang melanda Kabupaten Melawi tentu memerlukan dukungan sarana dan prasarana serta pendanaan dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Selain keterbatasan sarana, karakteristik wilayah yang terbakar juga menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah titik berada di kawasan perbukitan, semak belukar, perkebunan hingga lahan gambut. Kondisi tersebut dapat menyulitkan proses pemadaman, terutama ketika sumber air berada jauh dari lokasi kebakaran.
Untuk menangani kondisi tersebut, Satgas Karhutla Kabupaten Melawi melibatkan berbagai unsur lintas sektoral. Di antaranya BPBD Kabupaten Melawi, Polres Melawi, Polsek Nanga Pinoh, Polsek Belimbing, Damkar Melawi, Satpol PP Kabupaten Melawi, KPH Melawi, Manggala Agni, Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi, BSPBK, Kodim, PMI Melawi serta PDAM Tirta Melawi.
“Seluruh unsur Satgas Karhutla Kabupaten Melawi terus bersinergi sesuai tugas dan fungsinya. Ada yang melakukan pemadaman, monitoring, dukungan teknis dan logistik, termasuk pemantauan terhadap titik-titik api yang masih berpotensi meluas,” jelas Rahmad.
Ia menilai keterlibatan lintas sektoral menjadi salah satu kekuatan daerah dalam menghadapi Karhutla. Namun, dengan luasnya wilayah yang terdampak dan potensi kekeringan, kemampuan daerah tetap membutuhkan penguatan, terutama dari sisi sarana, prasarana, kendaraan operasional dan dukungan pembiayaan.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi seluruh unsur di daerah sudah berjalan, tetapi luas wilayah dan kondisi Karhutla yang terjadi membutuhkan dukungan lebih besar. Kami berharap pemerintah pusat melalui BNPB dapat segera memberikan dukungan sarana, prasarana, kendaraan operasional maupun pendanaan,” ungkapnya.
Selain fokus pada pemadaman, BPBD Kabupaten Melawi juga mengantisipasi ancaman kekeringan yang dapat memperburuk kondisi Karhutla. Keterbatasan sumber air di sejumlah lokasi menjadi salah satu kendala yang perlu diantisipasi agar operasi pemadaman dapat berlangsung secara efektif.
Rahmad juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Pemerintah desa dan kecamatan diharapkan terus memperkuat edukasi kepada masyarakat serta meningkatkan deteksi dini di wilayah yang rawan Karhutla.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah Karhutla. Jangan melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pemerintah desa, kecamatan, BPBD maupun aparat keamanan agar dapat ditangani sedini mungkin,” pungkas Rahmad.
Dengan total luas terdampak yang mencapai 1.344,75 hektare hingga 14 Agustus 2026, penanganan Karhutla di Kabupaten Melawi membutuhkan kerja bersama seluruh pihak. BPBD memastikan upaya pemadaman, pemantauan dan pencegahan akan terus dilakukan, sembari berharap dukungan pemerintah pusat melalui BNPB dapat segera memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi Karhutla dan ancaman kekeringan. (Bgs)
