Wartamelawi.com – Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dalam beberapa pekan terakhir memicu keresahan ribuan petani sawit di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan petani karena harga jual yang diterima di tingkat kebun tidak lagi sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat.
Anggota DPRD Kabupaten Melawi, H. Heri Iskandar, mengaku prihatin sekaligus geram melihat kondisi yang dialami para petani. Menurutnya, pemerintah daerah harus segera mencari solusi dan mengambil langkah konkret untuk melindungi petani dari praktik permainan harga yang diduga terjadi di tingkat pembeli maupun pedagang pengumpul.
Berdasarkan pantauan di lapangan, harga TBS yang diterima petani saat ini bergerak tidak menentu dan cenderung jauh di bawah harga yang dianggap layak. Akibatnya, banyak petani terpaksa menjual hasil panennya dengan harga rendah karena kebutuhan ekonomi sehari-hari, meskipun harus menanggung kerugian.
“Saya sudah menanam, merawat, memupuk, dan memanen dengan biaya yang tidak sedikit. Namun harga yang ditawarkan sekarang sangat rendah. Biaya pupuk, perawatan, dan upah panen terus naik, sementara harga jual turun drastis. Kalau kondisi ini terus berlangsung, petani bisa semakin terpuruk,” ungkap salah seorang petani di Kecamatan Nanga Pinoh kepada H. Heri Iskandar.
Keluhan serupa juga disampaikan petani di sejumlah kecamatan lainnya. Mereka menilai terdapat ketidakwajaran dalam penetapan harga pembelian TBS yang menyebabkan petani berada pada posisi yang sangat lemah.
Heri Iskandar mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melindungi petani sawit, termasuk ketentuan mengenai tata niaga dan pembelian TBS yang harus dilakukan secara adil serta transparan.
Menurutnya, apabila ditemukan pihak-pihak yang sengaja membeli TBS dengan harga yang merugikan petani dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, maka aparat penegak hukum dan instansi terkait harus berani mengambil tindakan tegas.
“Saya mendorong pemerintah daerah, dinas terkait, dan aparat penegak hukum untuk turun langsung melakukan pengawasan. Jika ditemukan praktik yang merugikan petani, maka harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Petani tidak boleh terus menjadi korban permainan harga,” tegas politisi yang telah empat periode duduk di DPRD Kabupaten Melawi tersebut. Sabtu (30/05/26).
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Melawi segera memanggil seluruh perusahaan yang memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) guna meminta penjelasan terkait perbedaan harga pembelian TBS yang terjadi antarperusahaan.
Menurut Heri, transparansi harga sangat penting agar petani memperoleh kepastian dan tidak dirugikan oleh mekanisme pasar yang tidak sehat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap harga acuan pembelian (HAP) serta memantau pergerakan harga TBS secara berkala.
“Perusahaan-perusahaan PKS perlu duduk bersama pemerintah untuk menjelaskan dasar penetapan harga yang berbeda-beda. Pemerintah harus hadir sebagai penengah agar harga yang diterima petani tetap wajar dan transparan,” katanya.
Selain itu, organisasi petani dan masyarakat meminta Dinas Perkebunan Kabupaten Melawi segera turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas pembelian TBS di tingkat pengepul maupun pabrik.
Mereka berharap pemerintah tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga mengambil langkah nyata guna memastikan aturan perlindungan petani benar-benar diterapkan di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, para petani sawit di Kabupaten Melawi masih menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengembalikan stabilitas harga TBS serta memberikan kepastian usaha bagi ribuan keluarga yang menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan kelapa sawit. (Bgs).
