Wartamelawi.com, Pontianak – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Barat menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Kalbar maupun pemerintah kabupaten/kota.
Pasalnya, pemangku kebijakan pemerintah ini dinilai semakin minim memberikan perhatian terhadap keberlangsungan media lokal, khususnya media siber atau online.
Bahkan, mulai dari Pemprov dan Pemkab belum melakukan kerja sama dengan perusahaan media lokal. Terlebih lagi dengan kondisi sekarang, yang semakin dijadikan alasan.
Menurut Muhammad Khusyairi pria yang akrab disapa Sery Tayan ini, alasan efisiensi anggaran yang kerap disampaikan pemerintah tidak seharusnya menjadi dalih untuk memangkas anggaran kerja sama publikasi dengan perusahaan media lokal. Sebab di sisi lain, masih banyak program dan kegiatan lain yang dianggap tidak begitu mendesak justru tetap dianggarkan.
“Kami sangat prihatin. Ketika bicara efisiensi, yang pertama kali dipangkas justru anggaran publikasi media lokal. Padahal media adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat,” ujarnya. Sabtu (30/05/26).
Ia mencontohkan kondisi yang terjadi pada beberapa kabupaten. Pada Tahun (TA) Anggaran 2025, kerja sama publikasi disebut hanya berbentuk iklan ucapan semata.
Bahkan untuk Tahun Anggaran 2026, hingga memasuki bulan Juni belum ada tanda-tanda permintaan pemasangan iklan maupun kerja sama publikasi dari pemerintah daerah.
“Ini sangat memprihatinkan. Tahun lalu hanya sebatas iklan ucapan, sekarang memasuki pertengahan tahun pun belum ada kepastian kerja sama. Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, bagaimana media lokal bisa bertahan?” tegasnya.
Tak hanya itu, SMSI Kalbar juga menyoroti pola belanja publikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang dinilai terkesan hanya didominasi media tertentu saja.
Kondisi tersebut dianggap menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan bagi perusahaan media lokal yang juga memiliki legalitas resmi dan menjalankan kewajiban usaha di daerah.
“Kami melihat biaya publikasi di Pemprov Kalbar seolah hanya berputar pada media tertentu. Sementara media-media lokal yang tumbuh dan berkembang di Kalbar kurang mendapatkan perhatian,” katanya.
Menurutnya, kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan pelaku media lokal. Apakah media lokal harus berseberangan terlebih dahulu dengan pemangku kebijakan agar diperhatikan? Atau harus memukul dulu baru kemudian dirangkul?
“Jangan sampai muncul kesan, media yang kritis baru diperhatikan. Sedangkan media yang selama ini menjaga kemitraan dan tetap profesional justru diabaikan,” sindirnya.
Ia menegaskan, media lokal bukan sekadar perusahaan biasa, melainkan bagian penting dalam pembangunan daerah, penyebarluasan informasi publik, hingga kontrol sosial.
Apalagi sebagian besar media yang tergabung dalam SMSI merupakan perusahaan lokal yang memulai usaha dari daerah, mengurus perizinan di Kalbar, hingga membayar pajak di Kalbar.
“Media lokal ini anak daerah sendiri. Mereka membuka lapangan pekerjaan, membayar pajak, dan ikut membantu pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sudah semestinya mendapat perhatian,” ujarnya.
Diketahui, SMSI merupakan organisasi tempat berhimpunnya para pemilik media siber yang telah terverifikasi Dewan Pers. Secara nasional, SMSI menjadi organisasi perusahaan media siber dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia, bahkan dunia yakni mencapai 3.375 media berdasarkan rekor MURI Tahun 2022.
Sementara di Kalimantan Barat sendiri, SMSI saat ini beranggotakan 45 perusahaan media dengan kepengurusan yang tersebar di 14 kabupaten/kota.
SMSI Kalbar pun meminta pemerintah daerah, Dinas Kominfo, hingga DPRD di seluruh wilayah Kalbar agar lebih berpihak terhadap keberlangsungan media lokal. Terutama dalam menciptakan kebijakan publikasi yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif.
“Kami berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi media lokal hari ini. Jangan sampai media-media daerah satu per satu tumbang karena kurangnya perhatian pemerintah sendiri,” pungkasnya.
“Yang menjadi pertanyaan kami hari ini, apakah media lokal harus berseberangan terlebih dahulu dengan pemangku kebijakan agar diperhatikan?. Atau mesti memukul dulu baru dirangkul? Jangan sampai muncul kesan seperti itu di tengah pelaku media lokal yang selama ini tetap menjaga profesionalisme dan kemitraan,” ulangnya. (*/Bgs).
