Wartamelawi.com – Polemik dugaan penghinaan terhadap jabatan Bupati Melawi terus menjadi sorotan. Kuasa hukum Bupati Melawi menilai alasan yang menyebut unggahan bernada kasar tersebut sebagai urusan pribadi merupakan dalih yang bertentangan dengan isi unggahan yang telah beredar di ruang publik.
Kuasa hukum Bupati Melawi, Khairul Atma, menegaskan bahwa masyarakat dapat menilai sendiri isi unggahan yang menjadi polemik. Menurutnya, dalam unggahan tersebut secara jelas tertulis kalimat Bupati Bangsat, bukan menyebut nama pribadi Dadi Sunarya.
“Jangan mempermainkan logika publik. Dalam unggahan yang beredar jelas tertulis Bupati Bangsat, bukan Dadi Sunarya. Itu fakta yang tidak bisa dipelintir,” tegas Khairul dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).
Khairul mengatakan, setelah unggahan tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat Melawi, kemudian muncul pernyataan yang menyebut persoalan tersebut hanya ditujukan kepada pribadi Dadi Sunarya.
Menurutnya, alasan tersebut justru menimbulkan pertanyaan mendasar.
“Sekarang, setelah masyarakat Melawi bereaksi keras, tiba-tiba muncul dalih bahwa ini adalah urusan pribadi. Pertanyaannya sederhana, kalau memang urusan pribadi, mengapa yang dihina adalah jabatan Bupati Melawi? Mengapa bukan nama Dadi Sunarya yang disebut sejak awal?” ujarnya.
Lebih lanjut, Khairul menegaskan bahwa jabatan Bupati Melawi merupakan jabatan kepala daerah yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu, menurutnya, jabatan tersebut bukan milik pribadi seseorang, melainkan simbol pemerintahan yang mewakili kepentingan masyarakat Kabupaten Melawi.
“Bupati Melawi adalah jabatan kepala daerah yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jabatan itu bukan milik pribadi, melainkan simbol pemerintahan yang dihormati masyarakat Melawi. Ketika Samsul memilih menghina jabatan tersebut dengan kata-kata kasar, maka jangan berharap masyarakat tinggal diam,” katanya.
Khairul juga menilai tidak tepat apabila setelah unggahan tersebut menjadi perhatian publik, kemudian muncul upaya mengubah substansi persoalan menjadi konflik pribadi.
Menurutnya, sejak awal unggahan tersebut telah ditujukan kepada jabatan publik sehingga konsekuensinya juga menjadi perhatian masyarakat luas.
“Jangan setelah melempar penghinaan ke ruang publik, lalu bersembunyi di balik dalih urusan pribadi. Itu bukan sikap yang konsisten. Sejak awal Samsul sendiri yang mengubah persoalan menjadi persoalan publik dengan menyerang jabatan Bupati Melawi, bukan nama pribadi Dadi Sunarya,” tegasnya.
Khairul kembali menekankan bahwa apabila yang dipersoalkan memang pribadi Dadi Sunarya sebagai individu, seharusnya nama pribadi yang disebut secara langsung, bukan jabatan kepala daerah yang melekat sebagai institusi pemerintahan.
“Kalau benar yang dipersoalkan hanyalah Dadi Sunarya sebagai individu, sebut saja Dadi Sunarya. Jangan menyerang jabatan Bupati Melawi, lalu ketika masyarakat Melawi berdiri membela kehormatan pemimpinnya, justru katakan bahwa ini urusan pribadi. Dalih itu bertolak belakang dengan isi unggahan yang dibuat sendiri,” pungkas Khairul (Bgs).
